of 35
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
1/35
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang memiliki peranan penting dalam eksistensi suatu negara. Beberapa
bidang maupun sektor pembangunan bangsa Indonesia ditetapkan dan
dilakukan yang dilakukan oleh permerintahan dipegang kendali oleh PNS
melalui kebijakan, keputusan strategis, perenanaan pembangunan, dan
pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga dalam memainkan peranan
tersebut, diperlukan sosok PNS yang pro!esional, yaitu PNS yang mampu
memenuhi standar kompetensi dan melaksanakan tugas jabatannya seara
e!ekti! dan e!isien.
"itra Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini dalam pandangan
masyarakat memiliki nilai yang negati!. Pandangan tersebut sangat
dipengaruhi oleh beberapa sikap, perilaku dan kinerja PNS yang dianggap
belum optimal dalam pelayanan publik, kurangnya sikap pro!esionalisme dan
tanggung jawab sebagai abdi negara dengan ditunjukannya beberapa
kejadian yang menampilkan PNS memiliki banyak waktu luang di saat jam
kerja dan kurangnya disiplin waktu oleh beberapa oknum PNS. #al$ hal
tersebut membuat masyarakat belum memberikan apresiasi yang
memuaskan terhadap kinerja PNS sehingga sudah menjadi wajar apabila
masyarakat saat ini menuntut perbaikan dalam kinerja seorang PNS yang
dapat bekerja seara optimal untuk menjadi abdi negara dan dapat melayani
masyarakat dengan prima. %asyarakat menyimpan akan harapan besar bagi
perubahan kinerja dan perubahan dalam budaya kerja PNS sehingga kesan
negati! yang selama ini ada didalam persepsi masyarakat dapat hilang sedikit
demi sedikit menjadi itra yang lebih baik.
1
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
2/35
Perilaku PNS yang diidentikan dengan penyelewengan dari
kewenangan seorang pelayan masyarakat telah mengidenti!ikasikan itra
negati! sedangkan PNS merupakan barometer pelayan masyarakat. &ntuk
memperbaiki dan mengembalikan peran PNS yang lebih baik perlu adanya
re!ormasi birokrasi. Selama ini kemajuan pelayanan publik ditentukan oleh
kemampuan aparatur birokrasi dalam hal ini PNS dituntut untuk memiliki
integritas dan kompetensi di bidangnya. Namun selama ini birokrasi belum
ideal dan birokrasi lebih mengabdi kepada kepentingan politik yang sedang
berkuasa. Perubahan birokrasi dapat dimulai dari sumberdaya manusia yang
kompeten dari perubahan dalam sistem, rekrutmen, manajemen dan budaya
kerja PNS. 'ujuannya adalah menjadi abdi Negara yang bersi!at melayanidan dapat dihandalkan karena bekerja seara pro!essional.
&ndang$&ndang Nomor tahun *+ tentang Aparatur Sipil Negara
saat ini menjadi dasar dan tolok ukur perubahan birokrasi , sejatinya birokrasi
merupakan abdi negara yang melayani publik. Birokrasi menjadi alat Negara
untuk memenuhi dan melayani kebutuhan publik. &ntuk itu diperlukan
birokrasi yang pro!esional dan memiliki sumber daya. -alam && ASN ini
mengedepankan independensi, kinerja dan pro!esionalisme aparatur sipilnegara. && ASN membawa perubahan besar dalam birokrasi mulai dari
sistem perenanaan, pengadaan, pengembangan karier, penggajian, serta
sistem dan batas pensiun. Perubahan itu didasarkan pada sistem merit yang
mengedepankan prinsip pro!esionalisme, kompetensi, kuali!ikasi, kinerja,
transparansi, obyektiitas, serta bebas dari interensi politik dan //N.
-engan diterapkannya && ASN menjadi peluang bagi pemerintah untuk
meningkatkan mutu pelayanan. PNS bisa bekerja seara pro!esional sesuai
dengan tanggungjawab dan tugasnya. Pada sisi lain birokrasi dituntut untuk
adanya peningkatan kemampuan melalui ilmu dan teknologi sebab nantinya
ASN akan bersaing dengan pegawai dari daerah lain atau ahli yang memiliki
kompeten dalam bidang yang akan diisinya sesuai dengan !ormasi dan
2
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
3/35
keahliannya di posisi tertentu dalam pemerintahan. && ASN ini menjadi
pondasi penting dalam menata birokrasi di Indonesia namun && ASN ini juga
akan lebih menekan kepada ASN sebagai pelayan kepentingan publik .
&ntuk mendapatkan sosok PNS yang pro!esional, perlu dilaksanakan
pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (-iklat). -iklat ini
dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai$nilai dasar pro!esi PNS yang
tergabung dalam singkatan AN0/A (Akuntabilitas, Nasionalisme, 0tika
Publik, /omitmen %utu dan Anti /orupsi). /ompetensi inilah yang kemudian
berperan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang
berintegritas, serta mampu bersikap dan bertindak pro!esional dalam
melayani masyarakat.
Pembaharuan atas pola penyelenggaraan diklat yang ada saat ini
perlu dilakukan pembaharuan untuk membentuk PNS pro!esional. Praktik
penyelenggaraan -iklat Prajabatan dengan pola pembelajaran yang
didominasi oleh metode materi dan ealuasi pemahaman, tidak menunjukkan
perubahan yang membentuk nilai$nilai dasar pro!esi PNS. 1leh karena itu,
diperlukan metode yang lebih baik dalam proses internalisasi pada diri
masing$masing peserta diklat. %etode yang digunakan dalam -iklat Pola
Baru mengau pada nilai dasar AN0/A yang diinternalisasikan melalui kuliah
umum yang lebih menarik dan mudah diterima oleh peserta. Selain itu,
dilakukan proses implementasi nilai dasar tersebut dalam bentuk magang
atau bekerja di instansi masing$masing. -engan ara aktualisasi pada tempat
tugas, maka peserta dapat merasakan man!aatnya seara langsung
sehingga nilai$nilai dasar pro!esi PNS tersebut dapat tertanam kuat dalam diri
masing$masing peserta diklat.
Pada diklat prajabatan ini penulis yang merupakan alon pegawai
negeri sipil ("PNS) /ota Salatiga diberi kesempatan untuk magang di
Bappeda /ota Salatiga dengan !ormasi analis pengembangan wilayah.
3
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
4/35
Bappeda (Badan Perenanaan Pembangunan -aerah) /ota Salatiga adalah
suatu badan yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perenanaan pembangunan daerah, statistik,
penelitian dan pengembangan di wilayah /ota Salatiga.
%elalui -iklat Prajabatan pola baru ini dapat menginternalisisasikan
prinsip$prinsip AN0/A melalui nilai yang berorientasi pada keahlian dan
kebijakan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama dalam bidang
perenanaan kota yang lebih baik sehingga menipkan kota yang berkualitas.
-alam menerapkan nilai AN0/A perlu juga dukungan partisipasi seluruh
lapisan publik baik dari masyarakat dan sektor swasta maupun non
goernment organi2ation (N31) sehingga harus memiliki empati, simpati, dan
hubungan yang baik kepada publik agar perenanaan dan pembangunan
dapat berjalan sesuai dengan isi misi bersama membangun /ota Salatiga
yang berkualitas. Produk yang dihasilkan oleh bappeda ini adalah produk
bersama dalam perenanaan sehingga dalam menjalankannya sangat
penting untuk menerapkan nilai$nilai AN0/A. Nilai akuntabilitas diperlukan
pada setiap produk perenanaan yang dapat dipertanggungjawabkan
kebijakannya kepada publik. Nasionalisme dimana dalam merenanakansuatu kota perlu adanya nilai$nilai dasar satu tujuan, isi misi yang berupaya
dalam kemajuan bersama, kepentingan bersama dan meningkatkan
kesejahteraan bersama sesuai dengan Panasila. Nilai etika publik dimana
dalam perenanaan perlu adanya nilai$nilai yang menjujung kode etik
seorang PNS yang berorientasi pada prinsip dasar pro!esionalisme untuk
melayani, merenanakan, dan membangun kota bersama. Nilai komitmen
mutu dengan mengenalkan produk perenanaan dan kebijakan terkait
pembangunan melalui berbagai upaya yang dapat menjadi e!ekti! dan e!isien
dalam meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat
perkotaan yang lebih baik. Nilai anti korupsi dengan merenanakan suatu
perenanaan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat perkotaan
4
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
5/35
bersama tanpa adanya kon!lik kepentingan sehingga perenanaan harus
bersi!at independen tidak berpihak kepada salah satu sektor namun harus
dapat melihat seluruh lapisan masyarakat seara holistik atau menyeluruh
tidak pada priatisasi suatu golongan. /arena pada prinsip dasarnya
perenanaan adalah memperbaiki kepinangan dalam segala sendi bidang
baik !isik maupun non !isik dan mengkonsepkan suatu masalah dan
tantangan untuk dengan melihat suatu peluang pada masa depan untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari segi
lingkungan perkotaan dan sosial masyarakatnya.
-alam diklat ini diharapkan dengan menerapkan nilai dasar AN0/A
dalam aktualisasi di Bappeda dapat menjadikan dasar untuk menjadi PNS
yang pro!esional, berintegritas dan memiliki loyalitas pada orientasi
pelayanan publik dan dapat memiliki sumbangsih yang berkonrtibusi lebih
baik demi kemajuan dan peningkatan produk perenanaan Bappeda /ota
Salatiga.
1.2. TUJUAN Adapun tujuan dari ranangan aktualisasi nilai$nilai dasar pro!esi
PNS adalah sebagai berikut4+ %enumbuhkembangkan PNS yang pro!esional dalam mengemban
tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masayrakat5 %ampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima bagi
masyarakat untuk kebaikan aparatur demi bangsa Indonesia5
6 %ampu memahami lebih nilai akuntabilitas dalam melaksanakan
tugas jabatannya5 %ampu mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan
tugas jabatannya5
%ampu menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan
tugas jabatannya57 %ampu berinoasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas
jabatannya5
5
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
6/35
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
7/35
BAB II
NILAI–NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PNS sebagai pro!esi harus berlandaskan pada prinsip nilai$nilai dasar
yang telah tertuang dalam && No. 'ahun *+. Nilai$nilai dasar kompetensi
pro!esi PNS tersebut dijabarkan dalam Peraturan /epala :embaga
Administrasi Negara (P0;/A :AN) No. 69 dan 6< 'ahun *+ dengan
(lima) nilai$nilai dasar yang disebut dengan AN0/A (Akuntabilitas,
Nasionalisme, 0tika publik, /omitmen mutu dan Anti korupsi).
2.1 Nilai Dasar A!"#a$ili#as
Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung
jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang
berbeda. ;esponsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab,
sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus
diapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap indiidu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
As%& ' As%& A!"#a$ili#as
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a
relationship)
#ubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara
indiidu=kelompok=institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi
kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai,
bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas
dan !ungsinya. 1leh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yangterjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah
pihak.
Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-
oriented)
7
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
8/35
#asil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat
pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inoati!. -alam konteks
ini, setiap indiidu=kelompok=institusi dituntut untuk bertanggungjawab
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak
dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk menapai hasil yang
maksimal.
Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability
requiers reporting)
:aporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. -engan
memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap
tindakan dan hasil yang telah diapai oleh indiidu=kelompok=institusi,serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah
dilakukan. -alam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap indiidu
berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja,
sedangkan untuk institusi adalah :A/IP (:aporan Akuntabilitas /inerja
Instansi Pemerintah).
Akuntabilitas memerlukan konsekuensi ( Accountability is meaningless
without consequences)
Akuntabilitas adalah kewajiban. /ewajiban menunjukkan
tanggungjawab, dan tanggungjawab menghasilkan konsekuensi.
/onsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves
performance)
'ujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. -alam hal ini
proses setiap indiidu=kelompok=institusi akan diminta
pertanggungjawaban seara akti! yang terlibat dalam proses ealuasi
dan ber!okus peningkatan kinerja.
P&"#i"(")a A!"#a$ili#as
Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada
8
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
9/35
setiap leel=unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam
memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.
Akuntabilitas publik memiliki tiga !ungsi utama (Boens, **8), yaitu4
• &ntuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi)5• &ntuk menegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran
konstitusional)5&ntuk meningkatkan e!isiensi dan e!ektiitas (peran belajar).
Ti"(a#a" A!"#a$ili#as
Akuntabilitas memiliki tingkatan yang berbeda diantaranya4
• Akuntabilitas Personal (Personal Accountability ), Akuntabilitas
personal mengau pada nilai$nilai yang ada pada diri seseorang
seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pribadi yang akuntabeladalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan
masalah.
• Akuntabilitas Indiidu, Akuntabilitas indiidu mengau pada hubungan
antara indiidu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan
instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan
bertanggungjawab untuk memberikan arahan yang memadai,
bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja,
sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk
memenuhi tanggung jawabnya.
• Akuntabilitas /elompok
/inerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok.
-alam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian
kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai
kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang
penting dalam terapainya kinerja organisasi yang diharapkan.
• Akuntabilitas 1rganisasi
Akuntabilitas organisasi mengau pada hasil pelaporan kinerja yang
telah diapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh indiidu terhadap
organisasi=institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders
9
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
10/35
lainnya.
• Akuntabilitas Stakeholder
Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna
layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan
kritik terhadap kinerjanya. >adi akuntabilitas stakeholder adalah
tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan
dan kinerja yang adil, responsi! dan bermartabat.
M&a"is*& A!"#a$ili#as Bir+rasi I",+"&sia
Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat
akuntabilitas. -i Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah4
• Perenanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa ;enana
Pembangunan >angka Panjang (;P>P$-), %enengah (;enana
Pembangunan >angka %enengah=;P>%$-), dan 'ahunan (;enana
/erja Pemerintah=;/P$-), ;enana Strategis (;enstra) untuk setiap
Satuan /erja Perangkat -aerah (S/P-) dan Sasaran /erja Pegawai
(S/P) untuk setiap PNS.
• /ontrak /inerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkeuali
mulai + >anuari *+ menerapkan adanya kontrak kerja pegawai.
/ontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan
antara pegawai dengan atasan langsungnya. /ontrak atau perjanjian
kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 7 'ahun *++ tentang Penilaian Prestasi /erja PNS.
• :aporan /inerja yaitu berupa :aporan Akuntabilitas /inerja Instansi
Pemerintah (:A/IP) yang berisi perenanaan dan perjanjian kinerja
pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis apaian kinerja, serta
akuntabilitas keuangan.
M&"-i%#aa" Li"(!"(a" K&ra )a"( A!"#a$&l
+) /epemimpinan
:ingkungan yang akuntabel teripta dari atas ke bawah dimana
pimpinan memainkan peranan yang penting dalam meniptakan
10
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
11/35
lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel
dapat dilakukan dengan memberikan ontoh pada orang lain ( lead by
example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.
) 'ransparansi
'ujuan dari adanya transparansi adalah4
%endorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara
kelompok internal dan eksternal
%emberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak
seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
%eningkatkan akuntabilitas dalam keputusan$keputusan
%eningkatkan keperayaan dan keyakinan kepada pimpinanseara keseluruhan.
6) Integritas
-engan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang$
undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. -engan
adanya integritas institusi, dapat memberikan keperayaan dan
keyakinan kepada publik dan=atau stakeholders.
) 'anggungjawab (;esponsibilitas)
;esponsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan
memberikan kewajiban bagi setiap indiidu dan lembaga, bahwa ada
suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena
adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah
dibuat.
) /eadilan
/eadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. /eadilan harus
dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan
organisasinya. 1leh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena
dapat menghanurkan keperayaan dan kredibilitas organisasi yang
mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
11
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
12/35
7) /eperayaan
;asa keadilan akan membawa pada sebuah keperayaan.
/eperayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. -engan kata lain,
lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal$hal yang tidak dapat
diperaya.
8) /eseimbangan
&ntuk menapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka
diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan
kewenangan, serta harapan dan kapasitas.
9) /ejelasan
Agar indiidu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dantanggungjawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas
tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. -engan
demikian, !okus utama untuk kejelasan adalah mengetahui
kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang
diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik indiidu
maupun organisasi.
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
13/35
berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema
penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi
tata kelola keterbukaan in!ormasi publik, dengan diterbitkannya &&
Nomor + 'ahun **9 tentang /eterbukaan In!ormasi Publik
(selanjutnya disingkat4 /IP). /onteks lahirnya && ini seara
substansial adalah memberikan jaminan konstitusional agar praktik
demokratisasi dan good governance bermakna bagi proses
pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu
pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga
penyelenggara kebutuhan publik.
$. Ti,a a,a")a Pra#& K&-!ra"(a" 0Fra!, ,a" P&rila!
K+r!%
Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan
pelayanan yang baik untuk publik. #al ini berkaitan dengan tuntutan
untuk memenuhi etika birokrasi yang ber!ungsi memberikan pelayanan
kepada masyarakat. 0tika pelayanan publik adalah suatu panduan
atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau
birokratuntuk menyelenggarakanpelayanan yang baik untuk publik.
Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika.
-. P&lara"(a" P&"((!"aa" S!*$&r Da)a Mili N&(ara !"#!
&%&"#i"(a" Pri$a,i
?asilitas publik dilarang pengunaannya untuk kepentingan pribadi,
sebagai ontoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan
kepentingan pribadi. #al$hal tersebut biasanya sudah diatur seara
resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan
pemerintah=instansi. Setiap PNS harus memastikan bahwa4
Penggunaannya diaturan sesuai dengan prosedur yang berlaku
Penggunaannya dilaklukan seara bertanggung$jawab dan
e!isien
Pemeliharaan !asilitas seara benar dan bertanggungjawab.
13
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
14/35
,. P&")i*%a"a" ,a" P&"((!"aa" Da#a ,a" I"/+r*asi
P&*&ri"#a
%ulgan (+
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
15/35
melaksanakan tugas, menghargai keberagaman beragama,
mendorong nilai$nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.
b. Nilai /emanusiaan bagi ASN, setiap ASN harus mengetahui danmewujudkan tujuan nasional, dan politik luar negeri yang digunakan
yaitu bebas akti!.. Nilai Persatuan Indonesia bagi ASN, setiap ASN harus mempunyai
semangat gotong royong dan hidup bersama baik ke dalam maupun
ke luar.d. Nilai Permusyawaratan bagi ASN, dilandasi semangat kekeluargaan
untuk musyawarah mu!akat. &ntuk menghidupkan semangat
persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulanhidup berbangsa.
e. Nilai /eadilan Sosial bagi ASN, mewujudkan masyarakat adil dan
makmur 3emah ;ipah :oh >inawi, 'ata 'entrem /erta ;aharja.
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), harus memiliki sikap dan
perilaku yang sesuai dengan nilai$nilai yang ada pada Panasila, yaitu 4
a. #ormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan
penganut$penganut keperayaan yang berbeda$beda sehingga
terbina kerukunan hidup.b. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan keperayaannya.. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat$menghormati dan
bekerjasama dengan bangsa lain.d. %engakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan
kewajiban antara sesama manusia.
e. %enempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.!. ;ela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.g. %engutamakan musyawarah mu!akat dalam mengambil keputusan.h. 'idak memaksakan kehendak kepada orang lain.
15
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
16/35
i. %elakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan
bersama. j. %enghormati hak$hak orang lain.
I",ia#+r "ilai "asi+"alis*&Indikator nilai nasionalisme sesuai lima sila Panasila, meliputi 4
a. /etuhanan @ang %aha 0sa
+) %enghormati pemeluk agama lain
) 'oleransi terhadap kegiatan agama lain
6) Peraya dan tawa kepada 'uhan sesuai dengan agama dan
keperayaan masing$masing
) 'idak memaksakan agama atau keperayaan kepada orang lain
b. /emanusiaan yang adil dan beradab
+) %enghargai persamaan hak dan kewajiban sesama manusia
) Saling menintai sesama manusia
6) %engembangkan sikap tenggang rasa
) 'idak semena$mena terhadap orang lain
) %enjunjung tinggi nilai kemanusiaan
7) 3emar melakukan kegiatan kemanusiaan
8) Berani membela kebenaran dan keadilan9) Sikap hormat$menghormati dengan bangsa lain
. Persatuan Indonesia
+) %enempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
) ;ela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
6) "inta 'anah Air dan Bangsa.
) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah Air Indonesia.
) %emajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang
ber$Bhinneka 'unggal Ika.
d. /erakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksaan dalam
permusyawaratan perwakilan
16
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
17/35
+) %engutamakan kepentingan negara dan masyarakat
) 'idak memaksakan kehendak kepada orang lain.
6) &tamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
) %usyawarah untuk mu!akat dalam semangat kekeluargaan.
) Iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil musyawarah.
7) %usyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.
8) /eputusan harus dapat dipertanggung jawabkan seara moral
kepada 'uhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusiaserta nilai kebenaran dan keadilan.
e. /eadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
+) Perbuatan yang erminkan sikap kekeluargaan=gotong$royong.
) Bersikap adil.
6) /eseimbangan antara hak dan kewajiban
) %enghormati hak$hak orang lain
) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
7) %enjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
8) 'idak boros.dan bergaya hidup mewah
9) 'idak merugikan kepentingan umum
adi nasionalisme merupakan bentuk sikap inta kita pada tanah air
yang kita wujudkan melalui penghayatan panasila dimana nilai$nilai
panasila tersebut merupakan dasar bagi seorang PNS untuk bertindak dan
berbuat keadilan sehingga menjadi pelayanan publik yang sejati.
17
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
18/35
2.3 Nilai Dasar E#ia P!$li
P&"(&r#ia" E#ia
0tika lebih dipahami sebagai re!leksi atas baik=buruk, benar=salah yangharus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar,
sedangkan moral mengau pada kewajiban untuk melakukan yang baik
atau apa yang seharusnya dilakukan. -alam kaitannya dengan pelayanan
publik, etika publik adalah re!leksi tentang standar=norma yang
menentukan baik=buruk, benar=salah perilaku, tindakan dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan
tanggung jawab pelayanan publik.
Ada tiga !okus utama dalam pelayanan publik, yakni4
• Pelayanan publik yang berkualitas dan relean.
• Sisi dimensi re!lekti!, 0tika Publik ber!ungsi sebagai bantuan dalam
menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat ealuasi.
• %odalitas 0tika, menjembatani antara norma moral dan tindakan
!aktual.
K+,& E#i A%ara#!r Si%il N&(ara
/ode 0tik adalah aturan$aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu
kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal$hal prinsip
dalam bentuk ketentuan$ketentuan tertulis.
Berdasarkan &ndang$&ndang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN
yakni sebagai berikut4
+) %elaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi.
) %elaksanakan tugasnya dengan ermat dan disiplin.
6) %elayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
) %elaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
18
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
19/35
) %elaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau
Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang$undangan dan etika
pemerintahan.
7) %enjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
8) %enggunakan kekayaan dan barang milik negara seara
bertanggung jawab, e!ekti! dan e!isien.
9) %enjaga agar tidak terjadi kon!lik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya.
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
20/35
i. %emberikan layanan kepada publik searaa jujur, tanggap, epat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. j. %engutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.k. %enghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.
l. %engutamakan penapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.m. %endorong kesetaraan dalam pekerjaan.n. %eningkatkan e!ekti!itas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karir.
>adi etika publik merupakan dasar bagi seorang ASN untuk bertindak
yang lebih mengedapankan norma$norma sosial, bertindak seara
pro!esional dan mengutamakan pada pelayanan publik berdasarkan kode etik
yang telah disepakati bersama yang mengatur tingkah laku bersama.
2. Nilai Dasar K+*i#*&" M!#!&ntuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang bermutu harus
memerlukan komitmen. /omitmen atau kesungguhan hati untuk melakukan
perubahan dengan ara berinoasi guna meningkatkan mutu pelayanan.
-alam melakukan suatu inoasi artinya ada proses menghasilkan suatu
produk atau jasa yang berkaitan pelayanan yang mengandung nilai nilai
kebaharuan. Inoasi bisa berupa nilai tambah atau modi!ikasi dari hal hal
yang sudah ada maupun menggunakan ara yang berbeda untuk
mengerjakan sesuatu untuk menapai tujuan dengan ara yang lebih e!ekti!
dan e!isien.
Indikator nilai$nilai dasar komitmen mutu sebagai berikut4
+. 0!ekti! 4 tepat sasaran. 0!isien 4 penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan6. Inoati! 4 menghasilkan layout kearah perubahan yang lebih baik. /reati! 4 memiliki daya imajinasi, mengembangkan dan
mengekspresikan gagasan yang diperkirakan berman!aat.. %utu 4 pengukuran tingkat kepuasan terhadap produk = jasa yang
diterimanya
20
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
21/35
Nilai$nilai dasar orientasi mutu yang mendasarkan pada ASN sebagai
aparatur, antara lain4
a. /omitmen pada kepuasan masyarakat
b. Pemberian layanan yang epat dan dengan senyuman yang
ramah
. Pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa aat, tanpa
kesalahan, dan tidak ada pemborosan
d. Pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada
publik, terutama ketika terjadi perubahan
e. Pendekatan ilmiah dan inoati! dalam pemeahan masalah dan
pengambilan keputusan!. Perbaikan seara berkelanjutan melalui berbagai ara, antara lain
pendidikan, pelatihan pengembangan ide kolaborasi, dan
benchmark .
>adi /omitmen mutu merupakan upaya seorang ASN untuk dapat
berkreasi dengan mengedepankan perbaikan$perbaikan kualitas di
lingkungan masyarakat sekitar dengan metode penapaian yang e!ekti!
(epat waktu) dan e!isiensi (berdaya guna) dengan melakukan dan
mengembangkan suatu kreati!itas yang berguna bagi pelayanan publik
2.4 Nilai Dasar A"#i K+r!%si
/orupsi berasal dari bahasa latin corruptio yang berarti kerusakan,
kebrobokan, dan kebusukan. -ampak korupsi sangat luar biasa,
menyebabkan kerusakan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat.
/esadaran anti korupsi melalui pendekatan spiritual membentengi PNS
melakukan korupsi, mendorong memiliki isi misi organisasi yang baik,
terpau melakukan yang terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan seara
publik (:AN, *+).
/orupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai
negeri yang seara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
21
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
22/35
memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan ara
menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperayakan kepada mereka.
-ampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan
negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya
bersi!at jangka pendek tetapi dapat pula bersi!at jangka panjang.
&ntuk itu sebagai Aparatur Negara, merupakan suatu tanggung jawab
dan merupakan suatu amanah untuk menghindari sikap sikap korupsi
dengan menanamkan kesadaran diri tentang nilai nilai anti korupsi.
Adapun nilai dasar anti korupsi yang dimaksud yaitu 4
+. /ejujuran>ujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam korupsi,
karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat keperayaan
dalam berbagai hal, termaksud dalam kehidupan sosial.. /epedulian
Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan
menghiraukan. ;asa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan
sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya.6. /emandirian
/emandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki
oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak
akan mampu memimpin orang lain.. /edisiplinan
%an!aat dari disiplin ialah seseorang dapat menapai tujuan dengan
waktu yang lebih e!isien. /edisplinan memiliki dampak yang sama
dengan nilai nilai anti korupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan
keperayaan dari orang lain dalam berbagai hal. /edisplinan dapat
diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu
dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang
berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan !okus
pada pekerjaan.. 'anggung jawab
/ata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki
22
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
23/35
keenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik, sehingga
mendapatkan keperayaan dari orang lain.7. /erja keras
/erja keras didasari dengan kemauan. -i dalam kemauan terkandung
ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian,
ketabahan, keteguhan dan pantang mundur.8. /esederhanaan
-engan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak
hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. -engan gaya hidup
yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan
kebutuhan diatas keinginannya.9. /eberanian
/eberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan danmembela kebenaran dan berani bertanggung jawab. /eberanian sangat
diperlukan untuk menapai kesuksesan dan keberanian akan semakin
matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin
kuat jika pengetahuannya juga kuat.
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
24/35
. itas u etis atas dasar
prinsip dan nilai
!oral uni"ersal
#$udiati% 2&14'
•
e(a)i ban
pertanggung)a(aban
*ang harus di+apai
#,AN% 2&14b'
•$erorientasi pada hasil
•e!butuhkan laporan
•e!erlukan
konsekuensi
•e!perbaiki kiner)a
#,AN% 2&14b'
pinan
• anggung)
a(ab #responsibilitas'
• esei!ba
ngan• ranspara
nsi
• eadilan
• e)elasan
• Integritas
• eper+a*a
an
• onsisten
si #$udiati% 2&14'
2
.
Nasionali
s!e
Pandangan
tentang rasa +inta *ang(a)ar terhadap bangsa
dan negara% sekaligus
!enghor!ati bangsa
lain#,AN% 2&14f'
• Pelaksa
na kebi)akan publik
• Pela*an
publik
• Perekat
dan pe!ersatu
bangsa#,AN% 2&14f'
Sila Pan+asila
1. euhanan /ang aha0sa
2. e!anusiaan *ang
Adil dan $eradab
3. Persatuan Indonesia
4. erak*atan *ang
Dipi!pin oleh ik!at
ebi)aksanaan dala!
Per!us*a(aratan
Per(akilan
5. eadilan Sosial $agi
Seluruh ak*atIndonesia
3
.
0tika
Publik
efleksi tentang
standar nor!a *ang
!enentukan
baikburuk% benarsalah
perilaku% tindakan dan
keputusan untuk
!engarahkan kebi)akan
publik dala! rangka
!en)alankan tanggung
)a(ab pela*anan
publik#,AN% 2&14d'
Di!ensi
•ualitas pela*anan
publik
•odalitas
#akuntabilitas%
transparansi%
netralitas'
•indakan integritas
publik #,AN% 2&14d'
• ebersa!
aan
• 0!pati
• epedulia
n
• ede(asa
an
• rientasi
organisasi
• Respect
• eba)ikan
• Integritas
• Ino"atif
• eunggul
an
24
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
25/35
• elu(esa
n
• earifan#
,AN% 2&14d'
4.
o!it!en utu
• Suatukondisi dina!is
berkaitan dengan
produk% )asa%
!anusia% proses% dan
lingkungan *ang
sesuai atau bahkan
!elebihi harapan
konsu!enpengguna
#oets+h6 Da"is%
2&&7'
• Penilai
an !utu produk)asa
tergantung persepsi
indi"idual
berdasarkan
kesesuaian nilai
*ang terkandung di
dala!n*a dengan
kebutuhan dan
keinginann*a% tanpa
kesalahan dan pe!borosan
#8hristopher 6
hor% 2&&1'
•Perubahan produk barang)asa
•Proses produksi
• Nilai-nilai kele!bagaan
•Perubahan +ara ker)a
•ekanan *ang
digunakan
•,a*anan siste!
!ana)e!en
•indset pega(ai
#,AN% 2&14e'
• 0fisiensi• 0fektifitas
• Ino"asi
• utu#,A
N% 2&14e'
5
.
Anti
orupsi
$ahasa latin
corruptio *ang berarti
kerusakan% kebrobokan%
dan kebusukan#,AN%
2&14+'
• esediaan
#compliance'
• Identifikasi
#identification'
• Internalisasi
#internalization'
#,AN% 2&14+'
• e)u)uran
• epedulia
n
• e!andiri
an
• Disiplin
• anggung)
a(ab
• er)a
keras
• Sederhana
• $erani
• Adil#,AN
25
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
26/35
% 2&14+'
BAB III
TUGAS UNIT KERJA DAN TUPOKSI PESERTA
3.1. I,&"#i#as Or(a"isasiBappeda (Badan perenanaan Pembangunan -aerah) diatur dengan
Peraturan -aerah Nomor ++ tahun **9 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan -aerah /ota Salatiga Nomor < 'ahun *++
tentang Perubahan /edua atas Peraturan -aerah /ota Salatiga Nomor ++
'ahun **9 tentang 1rganisasi dan 'ata /erja :embaga 'eknis -aerah danSatuan Polisi Pamong Praja /ota Salatiga.
Badan Perenanaan Pembangunan -aerah /ota Salatiga
beralamatkan di >l.:etjen. Sukowati, No.+ Salatiga /ode Pos *8 'elp.
(*
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
27/35
institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai dokumen
perenanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan
melibatkan berbagai stakeholder dan berpijak pada isu dan
permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan
pembangunan daerah dapat terlaksana seara e!ekti!, e!esien dan
berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan.
$. Misi Ba%%&,a K+#a Sala#i(a
-alam rangka mewujudkan Eisi, maka perlu disusun rumusan %isi
yang merupakan uraian umum mengenai upaya$upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan. Sesuaidengan Eisi di atas, maka dirumuskan %isi Bappeda /ota Salatiga
untuk periode tahun *++$*+7, sebagai berikut 4
Misi 1 : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra )a"(
Par#isi%a#i/ ,a" T&ri"#&(rasi#al tersebut disebabkan karena terpenuhinya perenanaan
pembangunan daerah yang partisipati! dan terintegrasi merupakan
tolok ukur utama bagi terwujudnya perenanaan pembangunan daerah
yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan dijadikan pijakan
bagi implementasi misi selanjutnya. Perenanaan partisipati! adalah
suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai
dengan tahap kajian keadaan seara partisipati! yang didapat dari
in!ormasi yang dikumpulkan. Perenanaan partisipati! berman!aat bagi
masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut.
Perenanaan partisipati! menurut &ndang$&ndang Nomor 'ahun
** tentang Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional adalahFperenanaan yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan terhadap pembangunan. /eterlibatan para pihak yang
berkepentingan tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan
meniptakan rasa memiliki.G Sedangkan yang dimaksud dengan
27
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
28/35
perenanaan yang terintegrasi dalah keterpaduan semua dokumen
perenanaan yang ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling
menunjang dan saling melengkapai antara dokumen perenanaan
yang ada.Misi 2 : M&;!!,a" P&"i"(a#a" K!ali#as S!*$&r,a)a A%ara#!r
P&r&"-a"a )a"( Di,!!"( K&rs&,iaa" Sara"a Prasara"a )a"(
M&*a,ai#al tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya
sumberdaya manusia atau aparatur perenana yang berkualitas
merupakan salah satu unsur pendukung menuju teriptanya
perenanaan pembangunan daerah yang berkualitas.Misi 3 : M&;!!,a" K&rs&,iaa" Da#a )a"( A!"#a$&l s&$a(ai
Dasar P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra%enunjukkan bukti komitmen Bappeda /ota Salatiga sebagai institusi
perenana yang akuntabel. #al tersebut disebabkan karena data
merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam setiap analisis
kebijakan publik. /etersediaan data yang akuntabel akan menunjang
hasil analisis yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas produk
perenanaan pembangunan daerah.Misi : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra )a"(
M&",!!"( $a(i B&r&*$a"(")a P!sa#'%!sa# P&r#!*$!a"
E+"+*iPerekonomian -aerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah
satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi
ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam
pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannnya partisipasi
publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 'erkait dengan hal
tersebut, maka Bappeda /ota Salatiga melalui misi keempat ini
mem!okuskan perenanaan pembangunan daerah yang mendukung
tumbuhnya pusat$pusat pertumbuhan ekonomi dengan tetap
berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan ekonomi lokal,
baik melalui &/% dan /operasi maupun pemberdayaan rumah tangga
28
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
29/35
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
30/35
sosial yang tidak segera ditangani seara dini dapat menimbulkan
masalah sosial yang besar seperti terbentuknya generasi muda yang
tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan sosial baik ertikal
maupun hori2ontal, disintegrasi sosial dan sebagainya. Penangananan
masalah sosial yang tidak tuntas bisa mengakibatkan meningkatnya
jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.-. T!%+si Ba%%&,a K+#a Sala#i(a
Berdasarkan Peraturan Calikota Nomor 'ahun *++ tentang 'ugas
Pokok ?ungsi dan &raian 'ugas Pejabat Struktural pada :embaga
'eknis -aerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. 'ugas Pokok
Badan Perenanaan Pembangunan -aerah (Bappeda) memiliki
tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang perenanaan pembangunan daerah,
statistik, penelitian dan pengembangan. ?ungsi Bappeda
+. Perumusan kebijakan teknis di bidang perenanaan
pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.. Pengkoordinasian penyusunan perenanaan pembangunan
daerah statistik, penelitian dan pengembangan,
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perenanaanpembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan,
pengendalian dan ealuasi.. Pelaksanaan pelayanan ke sekretariatan badan.. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan !ungsinya.
3.3. T&laaa" R&"-a"a Ta#a R!a"( Wila)a ,a" Kaia" Li"(!"(a"
Hi,!% S#ra#&(is
-alam merenanakan suatu kegiatan lima tahun kedepan tentunya
tidak terlepas dari wilayah dimana kegiatan tersebut berlangsung. Cilayah
adalah ruang yang merupakan kesatuan geogra!is beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrati!
dan=atau aspek !ungsional. 'elaahan renana tata ruang wilayah ditujukan
30
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
31/35
untuk mengidenti!ikasikan implikasi renana struktur dan pola ruang terhadap
kebutuhan pelayanan Bappeda /ota Salatiga.. -ibandingkan dengan struktur
dan pola ruang eksisting maka Bappeda dapat mengidenti!ikasi arah
(geogra!is) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan
prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam lima tahun mendatang.
'ujuan penataan ruang /ota Salatiga sebagaimana tertuang dalam
;enana 'ata ;uang Cilayah /ota Salatiga 'ahun *+**6* adalah
mewujudkan /ota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di
kawasan /edungsepur yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan
jasa yang berwawasan lingkungan. -alam mewujudkan tujuan penataan
ruang tersebut dilakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut 4+) Pengembangan struktur ruang 4
a) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan
!ungsinya5
b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem
prasarana dan sarana umum5
) Pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang
memperlanar pergerakan antarpusat kegiatan.
) Pengembangan pola ruang 4
a) Peningkatan !ungsi kawasan lindung5
b) Penyediaan ;'# kota yang proporsional5
) Perwujudan pengembangn kegiatan budi daya yang optimal
dan e!isien5
d) Peningkatan !ungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara.
6) Pengembangan kawasan strategis 4
a) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya5
b) Pengembangan kawasan strategis ekonomi.
-ikaitkan dengan indikasi program peman!aatan ruang jangka
menengah dalam ;';C, pelaksanaan peman!aatan ruang telah terjadi
31
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
32/35
simpangan yang ukup signi!ikan sehingga menimbulkan permasalahan
dalam penerapan renana detail tata ruang kota yang sudah ada. &ntuk
penyempurnaan pedoman ;';C sebagai auan pembangunan perlu ditinjau
kembali ;enana -etail 'ata ;uang /ota.
3.. T!%+si Bi,a"( Sara"a ,a" Prasara"a
Bidang Sarana Prasarana dan 'ata ;uang mempunyai tugas pokok
merenanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan,
menganalisis dan pengendalian pengembangan pembangunan bidang bina
marga, ipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan in!ormatika.
/ebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dansumber daya mineral serta melakukan penilaian pengendalian dan ealuasi
atas pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana, Prasarana, dan 'ata ;uang.
&ntuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana, Prasarana, dan
'ata ;uang menyelenggarakan !ungsi4
a. Perumusan kebijakan perenanaan pembangunan di bidang bina
marga, ipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan
in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup,
serta energy dan sumber daya mineral5b. Perenanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, ipta
karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan in!ormatika,
kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta
energy dan sumber daya mineral5. Pengoordinasian kegiatan perenanaan pembangunan di bidang bina
marga, ipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan
in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup,
serta energy dan sumber daya mineral5d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perenanaan
pembangunan di bidang bina marga, ipta karya, pengairan,
perhubungan, komunikasi dan in!ormatika, kebersihan dan
32
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
33/35
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber
daya mineral5e. Pengendalian dan ealuasi pelaksanaan perenanaan pembangunan
di bidang bina marga, ipta karya, pengairan, perhubungan,komunikasi dan in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang,
lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral5!. Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan5g. Peniliaian pelaksanaan tugas bawahan5 danh. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Subbidang 'ata ;uang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan kebijikan dibidang perhubungan, kebersihan dan pertamanan,
tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral sertamenyajikan data sebagai bahan ealuasi.
3.4. A"alis P&"(&*$a"(a" Wila)a
?ormasi Analis Pengembangan Cilayah ditempatkan di S/P-
Bapedda pada Subbidang tata ruang. Analis pengembangan wilayah memiliki
peran jabatan mengumpulkan in!ormasi dan mengolah data di bidang
perenanaan tata ruang.
Adapun beberapa uraian tugas pada Analis Pengembangan Cilayah,
diantaranya4
+. %empelajari peraturan yang terkait dengan tata ruang sebagai bahan
masukan atasan5. %enghimpun dan membantu menganalisa renana kerja dari dinas
terkait seperti "iptakarya dan 'ata ;uang sebagai bahan masukan56. %engumpulkan in!ormasi, monitoring dan menyajikan data tentang
peman!aatan ruang sebagai bahan masukan atasan5
. %engumpulkan in!ormasi, monitoring dan menyajikan data tentang
ealuasi perijinan peman!aatan ruang yang telah ditetapkan sebagai
bahan masukan atasan5 dan
33
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
34/35
. %embantu dalam penyiapan penyusunan renana kegiatan subbidang
tata ruang, dan laporan serta ketatalaksanaannya untuk kelanaran
pelaksanaan kegiatan.
-alam melaksanakan tugas dan !ungsi, Analis Pengembangan wilayah
memiliki tanggung jawab pekerjaan sebagai berikut5
+. /eakuratan laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan. /erahasiaan data6. /esesuaian pelaksanaan tugas, program dan kegiatan terhadap
regulasi yang ada
3.5. S#r!#!r Or(a"isasi
34
8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015
35/35
3ambar .+Bagan Struktur 1rganisasi Bappeda /ota Salatiga