Post on 04-Feb-2022
transcript
132
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA BANGUNTAPAN,
KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL)
ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT PLANNING
(STUDY OF 2018 VILLAGE FUNDS IN BANGUNTAPAN VILLAGE, KECAMATAN
BANGUNTAPAN, BANTUL DISTRICT)
Berlian Putri Maha Rini
1, Rochmad Bayu Utomo
2
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa
Banguntapan, kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Banguntapan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk
mengetahui tantangan dan hambatan selama proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan uji
keabsahan data dengan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif evaluatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musdus untuk penyerapan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat, musrenbangdes untuk penyusunan RKPDes, musdes untuk sosialisasi RAPBDes dan pengajuan
Perdes tentang APBDes ke Bupati melalui Camat. Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan tantangan dan hambatan perencanaan pengelolaan dana desa terdiri dari
penyesuaian perubahan peraturan, jumlah dana desa yang belum cukup, kualitas dan kuantitas SDM yang
belum optimal, keterlambatan pencairan dana desa tahun 2018, minimnya respon masyarakat untuk program
pemberdayaan serta sulit mendapatkan tenaga kerja untuk pembangunan fisik, terutama swakelola dan padat
karya.
Kata Kunci: Dana desa, perencanaan pengelolaan dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014
Abstract
This study aims to find out the process of village fund management planning in 2018 in Banguntapan Village,
the suitability of village financial planning in Baanguntapan Village with the Minister of Home Affairs
Regulation No. 113/2014 regarding Village Financial Management, and to know the challenges and
obstacles during the process of village fund management planning in Banguntapan Village, Banguntapan
District, Bantul Regency. This study uses qualitative research with case studies. Data collection techniques
are done by interview, observation and documentation. Researchers conducted data validity tests with
triangulation techniques. Data analysis uses evaluative descriptive analysis. The results of this study indicate
that the village fund management planning process in Banguntapan Village, Banguntapan Subdistrict,
Bantul Regency starts from the Musdus to encourage community aspirations and needs, musrenbangdes for
the drafting of RKPDes, musdes for the socialization of RAPBDes and the submission of Perdes on APBDes
to the Regent through the Camat. Through this explanation, it can be explained that the 2018 village fund
planning is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113/2014. While challenges and
obstacles in village fund management planning consist of adjusting regulatory changes, insufficient amount
of village funds, inadequate quality and quantity of human resources, delays in disbursement of village funds
in 2018, lack of community response to empowerment programs and difficulty in getting workers for physical
development, especially self-management (swakelola) and labor-intensive (padat karya).
Keywords: Village funds, village fund management planning, Minister of Home Affairs Regulation No.
113/2014
133
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi yang memberikan daerah
wewenang untuk mengatur wilayah otonom masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6), disebutkan bahwa otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki wewenang dalam melakukan
pemberdayaan wilayah dan masyarakat, termasuk masyarakat desa guna menuju kesejahteraan
bersama.
Kepentingan masyarakat tidak lepas dari kebutuhan yang dituangkan dalam aspirasi
bersama. Aspirasi bersama inilah yang akan memengaruhi kreativitas, kualitas dan kemajuan
sebuah desa. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri
Mulyani dalam sambutannya di kata pengantar Buku Pintar Dana Desa. Sri Mulyani menegaskan
bahwa Desa adalah ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa
memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi alam, manusia dan ekonominya. Oleh karena
itu, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai dari Pemerintah Pusat untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut adalah Dana Desa.
Dana desa diberikan setiap tahun kepada setiap Desa untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakatnya. Melalui dana desa, maka diharapkan desa dapat mengembangkan ekonomi,
mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta melahirkan
inovasi dan kreasi untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Semua proses tersebut tidak lepas dari
peran aktif masyarakat desa. Berdasarkan buku pintar dana desa (Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, 2017), penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mewujudkan kemandirian desa,
mengacu pada sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini menuntut Desa untuk mengelola dana desa
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang
Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi, “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa”.
Pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari proses perencanaan pengelolaan dana
desa yang baik. Proses tersebut membutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa
yang memahami proses perencanaan dan akuntansi secara optimal. Akuntansi pemerintahan
berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik, dimana
akuntansi membantu perangkat desa dalam mencatat dan melaporkan semua program dan realisasi
dana desa. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban,
manajerial dan pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan good governance yang menuntut
adanya transparansi dan akuntabilitas atas kinerja perangkat desa.
Kabupaten Bantul merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa
dari APBN untuk disalurkan ke desa-desa di Kabupaten Bantul. Pengelolaan Dana Desa Kabupaten
Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam BAB V Pengelolaan yang terdiri dari perencanaan,
penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan pengeluaran desa, pelaporan, perubahan APBDesa
dan pertanggungjawaban. Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
APBN T.A. 2019, Kabupaten Bantul menerima dana desa sebesar Rp98.359.905.000,00. Gambar
1.2. memberikan gambaran terkait Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran
2019.
134
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Gambar 1. Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta T.A. 2019
Sumber : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Desa Banguntapan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul yang menerima
dana desa. Berdasarkan data dari Peraturan Bupati Bantul No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Tahun Anggaran 2018,
Desa Banguntapan memiliki Pagu Desa sebesar Rp1.778.370.000,00. Pada tahun 2018, Desa
Banguntapan mendapat peringkat ke-12 kategori Indeks Desa Membangun (IDM) dari 100 desa
terbaik di Indonesia oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) (Bengkulu Post, 2018). Prestasi tersebut tentu tidak lepas dari
perencanaan dan pengelolaan dana desa yang baik agar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat maksimal. Hal ini menjadi salah satu topik penelitian yang menarik bagi peneliti,
dimana dengan mengetahui proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, maka
diharapkan dapat menjadi contoh dan sarana study banding desa yang lainnya.
Menurut hasil penelitian dari Sofyani, Hafiez dan Rudi Suryanto, Sigit Arie Wibowo,
Harjanti Widiastuti (2018) tentang praktik pengelolaan dan tata kelola Pemerintahan di Desa
Dlingo Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa
dibagi menjadi 3 sub bab utama yaitu (1) masalah perumusan rencana strategis, (2) masalah
pelaporan keuangan dan kinerja, (3) masalah pencapaian kinerja desa. Hasil penelitian lainnya
berasal dari Triani, Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani (2018) menemukan bahwa pengelolaan
keuangan desa di Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang; Desa Donowarih,
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; dan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang,
Kabupaten Jombang secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun masih
ditemukan kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh perubahan
Kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang masih belum mumpuni, sehingga
menghambat penyaluran dana desa. Shuha (2018) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan
dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor
penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung berupa sumber daya
manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, internet dan pemahaman masyarakat.
Sedangkan menurut hasil penelitian Purnamasari (2016), menunjukkan bahwa perencanaan
pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik,
dibuktikan dengan prosedur dalam tahap perencanaan telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu
dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua perangkat desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa juga
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibuktikan dengan penggunaan disesuaikan dengan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes). Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban, hampir semua desa mengalami
135
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
keterlambatan yang diakibatkan karena keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa di awal
periode dan SDM yang kurang memahami.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, kesesuaian
antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Banguntapan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk
mengetahui tantangan dan hambatan selama proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif
evaluatif, dimana peneliti lebih memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat pernyataan
dari informan dan perilaku yang diamati. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan
keadaan di lapangan secara sistematis melalui fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga
dapat memahami tentang perencanaan dan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan,
Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul. Metode analisis deskriptif evaluatif digunakan untuk
membandingkan penerapan di lapangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014.
Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data
dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi:
Kepala Desa Banguntapan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa; Sekretaris
Desa Banguntapan yang membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa; Bendahara Desa
Banguntapan sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa; Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Banguntapan sebagai pengawas kinerja Pemerintah Desa.
Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: Data Primer (Data primer dalam
penelitian ini berupa hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang diperoleh melalui
wawancara dengan perangkat desa di Desa Banguntapan) serta Data Sekunder (Data sekunder
dalam penelitian ini dapat berupa RPJM Desa, RKP Desa, penelitian terdahulu, serta dokumen-
dokumen terkait dana desa).
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai
berikut: Wawancara (Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan,
mengenai proses perencanaan pengelolaan dana desa, kesesuaian perencanaan pengelolaan dana
desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tantangan dan hambatan
yang ditemui dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan), dan
Dokumentasi (Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa data-data tentang dana desa, foto,
laporan kegiatan, serta segala bentuk dokumentasi yang merekam wawancara antara peneliti
dengan perangkat desa).
Teknik Sampling
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball
sampling, sehingga saat di lapangan peneliti mengumpulkan data dari satu narasumber ke
narasumber lain melalui wawancara mendalam dan akan berhenti saat tidak ditemukan informasi
baru, hasil wawancara menunjukkan replikasi sehingga pada saat itu terjadi momen titik jenuh
informasi.
136
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Wawancara
mendalam dan dokumentasi akan berfokus pada 3 hal sebagai berikut: Proses perencanaan
pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Kesesuaian perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan
Tantangan dan hambatan selama proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
Uji Keabsahan Data
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat ukur untuk menguji keabsahan
data. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengecek ulang atau membandingkan data
yang diperoleh dengan waktu atau alat yang berbeda. Tahapan yang dapat dilakukan untuk
melakukan triangulasi berupa: 1. Membandingkan data hasil wawancara dari perangkat desa
dengan masyarakat sekitar, dan 2. Membandingkan data hasil wawancara dengan data sekunder
penelitian.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 3 (tiga) langkah. 1.
Data Reduction (Reduksi Data), 2. Data Display (Penyajian Data) dan 3. Drawing Conclusions
(Penarikan Kesimpulan)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1. Hasil Analisis Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Banguntapan
Tahapan Pemeran Analisis
Musyawarah
dusun
(musdus)
Kepala
dusun,
masyarakat,
Pemerintah
Desa dan
BPD
BPD
memfasilitasi
musdus untuk
menyerap aspirasi
dan kebutuhan
masyarakat.
Segala kebutuhan
terkait musdus
mulai dari
undangan,
konsumsi dan
lainnya didukung
oleh Pemerintah
Desa.
Musrenbang
Desa
Tim
penyusun
RKP, BPD,
masyarakat
Musrenbangdes
dilakukan untuk
menyusun
Rencana Kerja
Pemerintah Desa
(RKPDes) yang
berpedoman pada
kebutuhan
masyarakat dan
RPJMDes.
137
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Musdes Pemerintah
Desa, BPD,
masyarakat
Musdes digelar
untuk
memberikan
sosialisasi kepada
masyarakat atas
Rancangan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(RAPBDes),
dalam musdes
para Kasi dan
Kaur memberikan
penjelasan tentang
urgensi program
kerja yang
dianggarkan
dalam APBDes.
Penyusunan
Raperdes
tentang
APBDes
Sekretaris
Desa,
Kepala
Desa dan
BPD
Sekretaris Desa
menyusun
Rencana
Peraturan Desa
tentang APBDes
dan mengajukan
ke Kepala Desa
untuk dicermati.
Setelah itu,
Kepala Desa
menyampaikan
Raperdes tentang
APBDes ke BPD
untuk dicermati
dan dibahas
bersama.
Pengajuan
Raperdes
tentang
APBDes ke
Bupati
melalui Camat
Pemerintah
Desa,
Camat
Camat melakukan
evaluasi atas
Raperdes tentang
APBDes dalam
jangka waktu 20
(dua puluh) hari.
Camat
mengeluarkan
rekomendasi
tentang
Raperdes ke
Bupati
Camat,
Bupati
Camat
mengeluarkan
rekomendasi atas
Raperdes tentang
APBDes ke
Bupati.
138
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Pembahasan
Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul
Perencanaan dana desa tahun 2018 mulai dilakukan pada bulan Juni tahun 2017. BPD Desa
Banguntapan yang terdiri dari perwakilan setiap dusun akan menggelar musyawarah dusun
(musdus) di setiap dusun untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Segala kebutuhan
musdus difasilitasi oleh Pemerintah Desa, mulai dari pembuatan undangan hingga konsumsi
musdus. Musdus dihadiri oleh Kepala Dusun, masyarakat, BPD, dan Pamong/Pemerintah Desa.
Setelah musdus dilaksanakan, Pemerintah Desa memiliki daftar aspirasi dan mulai menentukan
skala prioritas untuk dikerjakan.
Skala prioritas tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes). RKPDes disusun oleh tim penyusun RKPDes yang terdiri dari
Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPMD sebagai sekretaris, tokoh masyarakat yang mencakup
unsur perempuan. Setelah itu, Pemerintah Desa menggelar musyawarah pembangunan desa
(musrenbangdes) dan mengundang masyarakat untuk melakukan musyawarah RKPDes.
Setelah tahapan tersebut selesai, maka Pemerintah Desa mulai menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sesuai dengan pagu indikatif yang telah
disosialisasikan Bupati. Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa transparan
dan partisipatif, Pemerintah Desa akan menggelar musyawarah desa (musdes) untuk
mensosialisasikan tentang RAPBDes. Musdes dihadiri oleh masyarakat, BPD, Pemerintah Desa
termasuk Kasi dan Kaur. Kasi dan Kaur memberikan penjelasan tentang urgensi setiap program
kerja yang dianggarkan dalam RAPBDes.
Tahapan selanjutnya dalam perencanaan pengelolaan dana desa adalah penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disusun
oleh Sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk dicermati. Setelah itu, Kepala Desa
memberikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) untuk dicermati, dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 2017.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati diusulkan ke Bupati
melalui Camat. Camat akan mengevaluasi dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari. Jika
terdapat evaluasi, maka Pemerintah Desa wajib melakukan perbaikan dan mengirimkan kembali ke
Camat. Setelah proses evaluasi selesai, maka Camat akan memberikan rekomendasi tentang
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut. Bupati akan
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes
dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari.
Peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan menjadi awal Pemerintah Desa untuk
mengelola dana desa, mulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Banguntapan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan proses panjang yang mulai dilakukan pada
bulan Juni hingga bulan September tahun berjalan, dalam hal ini tahun 2017. Pada dasarnya,
perencanaan pengelolaan dana desa sama dengan perencanaan pengelolaan pendapatan desa
lainnya, dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Perbedaan dana desa dengan pendapatan desa lainnya adalah pada pelaksanaan yang diatur
lebih spesifik dengan dua prioritas, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
Penelitian ini berfokus pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa, dimana proses
tersebut telah dijelaskan pada sub bab analisis data dan poin C.1 pembahasan. Berdasarkan hal
tersebut, peneliti melakukan evaluasi perbandingan antara proses yang dilaksanakan Pemerintah
Desa Banguntapan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun
perbandingan tersebut ditampilkan dalam tabel 2.
139
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Tabel 2. Perbandingan Proses Perencanaan Dana Desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun
2014
Aktivita
s
Pemerintah
Desa
Banguntapa
n
Permendagri
No. 113
Tahun 2014
S
S
T
T
S
Penyusu
nan
Raperde
s tentang
APBDes
Sekretaris
Desa
menyusun
Raperdes
tentang
APBDes
berdasarkan
hasil
musrenbang
des.
Sekretaris
Desa
menyusun
Rancangan
Peraturan
Desa tentang
APBDesa
berdasarkan
RKPDesa
tahun
berkenaan
✓
-
Pembah
asan
Raperde
s tentang
APBDes
Pemerintah
Desa
melakukan
pembahasa
n Raperdes
tentang
APBDes
bersama
BPD
Rancangan
peraturan
Desa tentang
APBDesa
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2)
disampaikan
oleh Kepala
Desa kepada
Badan
Permusyawar
atan Desa
untuk
dibahas dan
disepakati
bersama
✓
-
Raperde
s tentang
APBDes
disampa
ikan ke
Bupati
melalui
Camat
Pemerintah
Desa
menyampai
kan
Raperdes
tentang
APBDes
kepada
Bupati
melalui
Camat
untuk
dievaluasi
Rancangan
Peraturan
Desa tentang
APBDesa
yang telah
disepakati
bersama
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
20 ayat (3)
disampaikan
oleh Kepala
Desa kepada
Bupati/Walik
ota melalui
✓
-
140
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
camat atau
sebutan lain
paling lambat
3 (tiga) hari
sejak
disepakati
untuk
dievaluasi
Penetap
an
Raperde
s tentang
APBDes
menjadi
Perdes
tentang
APBDes
Camat
melakukan
evaluasi
terhadap
Raperdes
tentang
APBDes
dalam
jangka
waktu 20
hari. Jika
tidak
terdapat
evaluasi,
Camat akan
mengeluark
an
rekomendas
i kepada
Bupati
untuk
menetapkan
Raperdes
tentang
APBDes
yang
diusulkan
Bupati/Walik
ota
menetapkan
hasil evaluasi
Rancangan
APBDesa
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
paling lama
20 (dua
puluh) hari
kerja sejak
diterimanya
Rancangan
Peraturan
Desa tentang
APBDesa.
✓
-
Tantangan dan Hambatan Selama Proses Perencanaan Pengelolan Dana Desa di Desa
Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
Perencanaan pengelolaan Dana Desa merupakan hal penting yang wajib dilaksanakan agar
pelaksanaan penggunaan dana desa dapat diukur dengan indikator yang tepat. Pada dasarnya, Dana
Desa ditujukan untuk 2 (dua) program prioritas yaitu pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat. Semua program prioritas tersebut mempunyai tujuan akhir pada peningkatan taraf
hidup masyarakat, menumbuhkan ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan hal
tersebut, peneliti menganalisis tantangan dan hambatan selama proses perencanaan pengelolaan
dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagai berikut:
Penyesuaian atas Perubahan Peraturan yang Berlaku
Peraturan tentang pengelolaan keuangan desa telah mengalami perubahan dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada Peraturan dibawahnya, seperti Peraturan
Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berubah menjadi
141
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan
tersebut menuntut Pemerintah Desa untuk melakukan penyesuaian atas peraturan yang berlaku.
Dana Desa Belum Mencukupi Kebutuhan Desa Secara Keseluruhan
Berdasarkan hasil penelitian, Dana Desa yang diterima Desa Banguntapan belum bisa
mencukupi kebutuhan desa secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor
diantaranya wilayah desa yang luas, penduduk yang banyak dan wilayah sebagai penyangga kota,
sehingga mengakibatkan perbedaan upah pekerja yang berbeda dibanding desa lainnya. Hal ini
tentu mempengaruhi pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan di RKPDes.
Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Belum Optimal
Dana Desa memberikan tantangan kepada Pemerintah Desa untuk terus aktif melaksanakan
program prioritas yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Guna mencapai hasil yang
optimal, tentu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dari sisi keahlian
dan kecepatan bekerja, serta kuantitas yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, kuantitas dan
kualitas SDM yang belum optimal menjadi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan
perencanaan pengelolaan dana desa.
Pencairan Dana Desa Terlambat
Pada tahun 2018, pencairan dana desa terlambat dan baru turun di bulan Mei 2018. Hal ini
disebabkan oleh adanya desa tanggung renteng, dimana dana desa tidak akan turun sebelum desa
lain menyelesaikan proses administrasinya. Keterlambatan pencairan dana desa berdampak pada
pelaksanaan program kerja tidak sesuai jadwal, sehingga hal ini menyebabkan adanya sisa dana
desa karena sudah berganti ke tahun anggaran berikutnya.
Minimnya Respon Masyarakat untuk Program Pemberdayaan
Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam
pelaksanaannya, aspirasi masyarakat yang menyangkut pemberdayaan sedikit, sehingga berakibat
pada program pemberdayaan masyarakat berjumlah lebih sedikit dibanding program pembangunan.
Sulit Mendapatkan Tenaga Kerja untuk Pembangunan Fisik, Terutama Swakelola dan
Padat Karya
Salah satu prioritas dana desa adalah pembangunan. Dalam rangka mengentaskan
kemiskinan, maka dana desa mewajibkan adanya swakelola dan padat karya, dimana tenaga kerja
untuk pembangunan fisik menggunakan tenaga kerja lokal yang salah satu syaratnya memiliki KK
miskin. Namun, hal tersebut menjadi hambatan di Desa Banguntapan karena tenaga kerja yang
memiliki KK miskin belum tentu memiliki keahlian pertukangan, dan ditambah lagi dengan
kondisi sebagai penyangga perkotaan maka upah pekerja lebih tinggi dibanding desa lain.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
Proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musyawarah dusun (musdus), musrenbangdes,
musdes hingga penetapan Perdes tentang APBDes oleh Bupati Bantul.
Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Banguntapan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Tantangan dan hambatan pada proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa
Banguntapan berasal dari faktor internal dan eksternal, diantaranya SDM; dana desa yang kurang;
pencairan dana desa terlambat; perubahan peraturan; minimnya respon masyarakat untuk program
pemberdayaan; dan kesulitan mencari tenaga kerja untuk program swakelola atau padat karya.
142
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk peneliti selanjutnya
adalah memperluas topik penelitian pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan sampai
proses pertanggungjawaban dengan salah satu sumbernya berasal dari transkrip wawancara dalam
penelitian ini. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap
pengelolaan dana desa dengan tambahan melibatkan masyarakat sebagai informan untuk
memperkuat penelitian dan keabsahan data.
DAFTAR PUSTAKA
Alfindasari, Dessy. “Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif”.
https://www.eurekapendidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html. Diakses
pada tanggal 26 April 2019 pukul 11.18 WIB.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. “Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”.
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf. Diakses pada
tanggal 03 Maret 2019 pukul 21.46 WIB.
Hutami, Adi Siti. 2017. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”. Skripsi.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ABPN 2019. https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019.
Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 22.26 WIB.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku Pintar Dana Desa.
https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf. Diakses pada tanggal
20 Maret 2019 pukul 22.28 WIB.
Langkun, Pretty A., Ventje I., dan Rudy J.P. 2019. “Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana
Desa di Desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal Riset
Akuntansi Going Concern 14 (1) Hal. 54-57.
Manto, Hisbul dan Abd. Qodir Djaelani. 2017. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan
Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”. e-Jurnal
Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.
Mutamimmah, Munfarida R., Alwan Sri K., Rochman E. 2018. “Pengelolaan Keuangan Desa
melalui e-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi”. e-Journal Ekonomi Bisnis dan
Akuntansi Vol. 1 Hal. 105-108.
Nazir, Mohammad. 2011. “Metode Penelitian”. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia.
Peraturan Bupati Bantul No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan
Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
143
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
ISSN : 2460-1233
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Purnamasari, Desy. 2016. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015”. Skripsi.
Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN T.A. 2019.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf. Diakses pada
tanggal 20 Maret 2019 pukul 23.06 WIB.
Satria, Adjie. 2018. Kota Bani Urutan ke-6 Desa Terbaik Se-Indonesia, Berikut
Daftarnya.http://www.bengkulupost.co.id/2018/12/01/kota-bani urutan-ke-6-desa-terbaik-se-
indonesia-berikut-daftarnya/. Bengkulu Post. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul
20.26 WIB.
Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2016. “Research Methods for Business: A Skill Building
Approach”. Seventh Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons.
Shuha, Khalida. 2018. “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi KAsus pada Desa-Desa
selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”. Artikel. Digital
Library Universitas Negeri Padang.
Sofyani, Hafiez., Rudi S., Sigit Arie W., dan Harjanti W. 2018. “Praktik Pengelolaan dan Tata
Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa
Percontohan”. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1 No. 1 Hal. 1-16.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Triani, Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani. 2018. “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa”.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 9 No. 1 Hal.136-135.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Winaya, IK., dan IPD. Dharmanu Yudharta. 2018. “Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di
Desa Kategori Tertinggal Pada Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli)”. Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.